Demo di Sumut : Kapolda di pecat

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencopot pejabat puncak kepolisian daerah Sumatera Utara, akibat kasus demonstrasi yang menewaskan Ketua DPRD setempat Selasa lalu.

Menurut Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri, yang bersangkutan melalaikan prosedur keamanan sehingga jatuh korban akibat aksi massa itu.

Selain pencopotan, 12 orang juga dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Pernyataan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dikeluarkan setelah hari Jumat pagi setelah melaporkan hasil penyelidikan insiden Medan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Turut mendampingi Bambang adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo Adi Sucipto.

Hasil penyelidikan menurut Bambang menunjukkan insiden Medan memang terjadi antara lain akibat kelalaian aparat keamanan di lapangan, sehingga pejabat Kepolisian setempat akan diganti.

“Kita sampai pada kesimpulan bahwa ada hal yang secara profesional yang tidak dilakukan oleh aparat di lapangan, sehingga perlu ada tindakan sanksi yang diambil,” kata Kapolri.

Menurut Kapolri, tindakan ini bukan karena tekanan publik, namun karena kepolisian ingin bertindak profesional berdasarkan temuan mereka sendiri di lapangan.

Kapolri menilai Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, dan Kapoltabes Medan, Komisaris Besar Anton Suhartono melalaikan prosedur keamanan sehingga jatuh korban akibat aksi massa, yang memperjuangan pemekaran Propinsi Tapanuli.

Pelarangan pemekaran wilayah
Insiden Medan yang berakhir dengan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat, terjadi setelah ribuan orang menuntut DPRD mengesahkan pemekaran wilayah Tapanuli Utara.

Massa bertindak rusuh memasuki ruang sidang DPRD, merusak berbagai perlengkapan sidang hingga akhirnya Abdul Aziz diduga terkena serangan jantung dan meninggal di rumah sakit.

Berkaca pada peristiwa Medan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali pelarangan pemekaran wilayah sepanjang tahun ini.

“Apalagi kalau pemekaran itu hanya bertujuan memenuhi kepentingan elit-elit tertentu, elit-elit lokal. Entah itu motivasi politik, entah motivasi ekonomi, tetapi bukan karena ingin pembangunan daerah lebih maju, untuk kesejahteraan rakyat. Bukan itu.” kata Presiden Yudhoyono.

Penghentian sementara pemekaran wilayah sebenarnya telah diputuskan pemerintah pusat sejak tahun lalu.

Namun di sejumlah daerah, proses pengajuan pemekaran masih terus berlanjut.

Sejak undang undang Otonomi Daerah diterapkan, sudah ada tambahan 214 darah otonom baru dari propinsi hingga daerah tingkat dua.